Kenapa Gempa Lombok belum menjadi bencana Nasional?

diposting tanggal 11 Agustus 2018

Kerusakan Jalan, dampak gempa berkekuatan 7.0 SRyang mengguncang Lombok (sumber liputan6)

Kerusakan Jalan, dampak gempa berkekuatan 7.0 SRyang mengguncang Lombok (sumber liputan6)

Hingga Kamis, 10 Agustus 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memverifikasi jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tektonik 7,0 Skala Richter di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, mencapai 385 orang.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi 451 kali gempa bumi susulan hingga Jumat (10/8/2018) pukul 08.00 Wita. 20 kali gempa di antaranya dirasakan sangat kuat oleh masyarakat, menyebabkan daerah terdampak gempa meluas hingga Mataram dan Lombok Tengah.

Dengan gempa yang belum kunjung reda, DR. Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih  meminta pemerintah menetapkan musibah gempa yang terjadi di Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Kalau pemerintah punya hati dan peduli, mestinya gempa Lombok menjadi bencana nasional,” kata pria yang akrab disapa Zul ini kepada wartawan, Kamis (9/8/2018).

Zul mengungkapkan, selain sudah menelan ratusan korban meninggal dunia dan ribuan yang terluka, juga banyak rumah warga yang roboh akibat musibah tersebut.

Pernyataan senada dilontarkan oleh Anggota DPRD NTB Johan Rosihan. Menurut dia, selain dampak dan kemampuan, bencana gempa Lombok sebagai destinasi wisata dunia tentu menimbulkan simpati yang luar biasa, bukan hanya volenter lokal tetapi juga dari luar negeri.

"Bencana gempa Lombok dengan dampak yang sangat berat dan parah tidak akan bisa diselesaikan dengan kemampuan daerah NTB saat ini," kata Anggota DPRD NTB Johan Rosihan.

Karena itu, menurut Ketua Komisi III DPRD NTB itu, gempa Lombok harus segera dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional.

"Karena masih berstatus bencana daerah, beberapa volunteer luar negeri sudah mendapat ancaman dari aparat akan dideportasi jika didapat operasi di lokasi gempa," ujarnya.

Masyarakat pun mengharapkan pemerintah pusat menetapkan gempa Lombok menjadi bencana nasional dengan membandingkan jumlah korban gempa bumi di Yogyakarta pada 2006 tidak menelan korban sebanyak gempa bumi di Lombok.

Pertanyaan layak atau tidak layaknya gempa Lombok menjadi bencana nasional cukup menarik. Jika mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam Pasal 1 menyebutkan,bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Selanjutnya, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Pasal 7 menyebutkan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, di antaranya penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Bagaimana dengan gempa Lombok? Jika mengacu kepada indikator tersebut bisa dikatakan gempa Lombok layak ditetapkan sebagai bencana nasional, terlebih lagi cakupan luas wilayah dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Bila sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, Johan melanjutkan, Presiden segera menindaklanjutinya dengan inpres penanganan pascagempa, membangun rumah rakyat, fasilitas umum, dan lain sebagainya dalam bentuk "crash" program APBN, karena kemampuan keuangan Pemprov NTB tidak akan mampu untuk menangani pascagempa Lombok ini.

"Status bencana nasional juga akan membuka ruang partisipasi lembaga-lembaga internasional dan negara sahabat yang peduli dengan dampak gempa ini," kata Johan.

Sementara itu, dikutip dari tempo, terkait dengan desakan agar pemerintah menetapkan peristiwa gempa bumi di Nusa Tenggara Barat sebagai bencana nasional, Jokowi belum bisa memberi jawaban. Jokowi akan membahasnya terlebih dahulu dengan para menteri dan Gubernur NTB Zainul Majdi di kantor Presiden siang ini. "Ini kan baru mau ratas (rapat terbatas) dengan gubernur," tuturnya.

Penetapan status bencana nasional ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah provinsi NTB untuk menangani kerusakan akibat gempa Lombok. Jika pemerintah provinsi tidak mampu mengatasi gempa, maka akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasioal.

Komentar