Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkat, BPS Apresiasi Capaian NTB

Sopyan Ali Rohman , tanggal 18 April 2018

NTB mengapresiasi capaian IPM NTB

MATARAM-NTB Program pembangunan yang dicanangkan pemerintah akhirnya berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat ke urutan 29 dari 34 Provinsi se-Indonesia. Laju IPM NTB ini, merupakan yang terbaik ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia.

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H Muhammad Amin semenjak dilantik untuk memimpin NTB, telah menginisiasi sejumlah terobosan. Salah satu terobosan pemerintah NTB adalah mengembangkan komoditas unggulan daerah NTB melalui program PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). dan Bumi Sejuta Sapi (BSS), yang saat ini nilainya sampai menembus di atas tiga triliun dengan jumlah populasi sapi di atas satu juta. Tidak hanya sapi, Jagung dan rumput lautpun telah banyak di ekspor ke luar negeri.

Diinisiasi pula gerakan 3A, yaitu Angka Kematian Ibu Nol (AKINO), Angka Buta Aksara Nol (ABSANO), Angka Drop Out Nol (ADONO). Selain itu, yang paling monumental adalah komitmen mengalokasikan 20% dana APBD untuk pendidikan. Bahkan, NTB merupakan daerah pertama di Indonesia yang melakukan terobosan tersebut. Melalui anggaran itu, beberapa upaya pembenahan dan peningkatan infrastruktur pendidikan yang berimbas pada peningkatan usia harapan sekolah serta peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dilakukan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran, dikembangkan program pariswisata halal. Terobosan ini menuai hasil yang membanggakan, yaitu angka kunjungan wisata yang di awal kepemimpinan hanya sekitar 500 ribu wisatawan, kini menembus angka tiga juta setengah.

Tidak hanya itu, dengan potensi wisata yang besar, pemerintah pusat menjadikan NTB sebagai 10 Bali baru untuk pengembangan pariwisata berkelas dunia. Yaitu, menetapkan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui pengembangan kawasan ini, sekitar 50.000 tenaga kerja lokal akan terserap yang berpengaruh pada menurunnya angka pengangguran.

Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan lebih cepat dibandingkan nasional, yaitu mencapai angka 3,32 persen.

Meski begitu, pencapaian posisi ke-29 tersebut bukan berarti kerja telah tuntas. Sebaliknya, kerja masih jauh dari usai. Tentu saja, IPM NTB harus terus digenjot. Sebab, IPM saat ini masih tergolong sedang dengan nilai 66,58.


Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Endang Tri Wahyuningsih menerangkan nilai IPM tinggi adalah 70 sementara nilai NTB saat ini masih 66,58, masih ada selisih nilai 3,42. Melihat progres peningkatan IPM dari tahun ke tahun, Endang memperkirakan NTB paling lambat lima tahun lagi, NTB sudah mencapai level tinggi tersebut.

Meski demikian, capaian NTB saat ini menurutnya sudah sangat bagus, karena progresnya termasuk tiga terbaik secara nasional. Perlahan namun pasti peringkat IPM NTB juga terus naik, melewati provinsi lain di atasnya. Tahun 2017, NTB mampu melompati Provinsi Kalimantan Barat, target berikutnya melewati Provinsi Gorontalo yang berada di peringkat 28 secara nasional. ”Tidak mudah untuk melakukan itu semua,” katanya.

Untuk bisa memperbaiki peringkat IPM, banyak catatan yang perlu diperbaiki ke depan. Misalnya angka harapan hidup NTB baru 65,55 tahun, masih rendah dibandingkan angka harapan hidup nasional di angka 70 tahun. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah harus terus ditingkatkan. Tapi ia menilai progres dari tahun ke tahun sangat bagus, rata-rata lama sekolah di NTB tumbuh 1,62 persen menjadi 6,9 tahun, dan harapan lama sekolah 2,28 persen menjadi 13,46 tahun. Masih jauh dari target internasional 18 tahun atau setara S2, sementara NTB baru setara dengan diploma I.


Untuk pengeluaran perkapita NTB baru Rp 9,8 juta, idelanya BPS ingin angka maksimal Rp 26,5 juta setara di Jakarta Selatan, tetapi angka itu baru bisa dicapai di 2025. Pemerintah pusat saja saat ini pengeluaran perkapita baru Rp 10 juta. Artinya pengeluaran perkapita tidak terlalu rendah.

Untuk peringkat IPM antar kabupaten, saat ini baru tiga daerah yang tergolong IPM tinggi yakni Kota Mataram dengan 77,84, Kota Bima dengan nilai 74,36 dan Sumbawa Barat dengan 70,08. Sementara daerah lain masih tergolong daerah sedang dengan nilai antara 60-70. Untuk mendongkrak agar lebih banyak kabupaten yang masuk sebagai IPM tinggi, maka dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemprov dengan kabupaten/kota.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB H Ridwan Syah menambahkan, target ke depan nilai IPM NTB harus naik hingga ke level 70 agar termasuk tinggi. Tapi untuk mencapai itu, kerja sama antara pemprov dan pemkab harus diperkuat lagi. Pembagian tugas masing-masing pemerintah perlu didetailkan lagi agar lebih jelas formulasi penanganannya. ”Jangan sampai sakit kepala tetapi yang diobati perutnya,” kata Ridwan.

Ia mengakui, fokus masing-masing pemerintah daerah belum selaras. Maka ke depan ia berharap ada kerja sama yang baik antar semua sektor, baik yang berkaitan dengan peleyanan pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
Bila perlu dibuatkan karakteristik IPM per kabupaten. Hal itu ia pernah sampaikan kepada seluruh bupati saat membahas RPJMD. ”Supaya provinsi dan kabupaten ini sama, karena angka IPM NTB merupakan akumulasi kabupaten,”ujarnya.

Komentar